Follow us on...
Follow us on G+ Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
Register
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 59
  1. #31
    Status
    Offline
    xodoxs's Avatar
    Newbie
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    35
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0

    PERMENKOMINFO Tentang Pembangunan menara / tower

    Ini gan, sekedar melengkapi inpo nya..


    PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
    TENTANG
    PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


    Menimbang :
    a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur
    pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital
    dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;

    b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara
    Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan,
    kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

    c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu
    menetapkan pedoman penggunaan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan
    dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.



    Mengingat :
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan
    Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 33, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor: 3817);

    2. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999 tentang Jasa
    Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 54,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3833);

    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang
    Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor:
    154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2002
    tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2002 Nomor: 53);

    5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
    Undang Nomor: 3 Tahun 2005;

    6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2007 tentang
    Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
    Nomor:67);

    7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang
    Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor:
    68);

    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang
    Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor:3980);

    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang
    Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor: 3981);

    10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang
    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
    Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2006;

    11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit
    Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
    Nomor: 7 Tahun 2007;

    12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 tentang
    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
    Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 82,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);

    13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang
    Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
    Nomor: 43/P/M.KOMINFO/12/2007;

    14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2004 tentang
    Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas
    Terbatas;

    15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
    01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
    Komunikasi dan Informatika;

    16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
    03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa
    Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan
    Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.


    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
    PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
    TELEKOMUNIKASI.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan
    dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
    suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
    elektromagnetik lainnya.

    2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
    pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
    telekomunikasi.

    3. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang
    untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk
    konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan
    telekomunikasi.

    4. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara
    bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

    5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan
    usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi
    pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

    6. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
    menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan
    bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

    7. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
    mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

    8. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
    usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi
    pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk
    mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.

    9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang
    menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi
    sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station
    Controller (BSC).

    10. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di
    Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

    12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota atau perangkat
    daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

    13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

    14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan
    tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.


    BAB II
    PEMBANGUNAN MENARA

    Pasal 2
    Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan
    secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri
    telekomunikasi.

    Pasal 3
    (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
    a. Penyelenggara telekomunikasi;
    b. Penyedia Menara; dan/atau
    c. Kontraktor Menara.

    (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi
    yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan
    perundang-undangan yang berlaku.

    (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor
    Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Menara wajib menyampaikan
    informasi rencana penggunaan Menara Bersama.

    (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan
    perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.
    Pasal 4

    (1) Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi
    Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek –
    aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip
    penggunaan Menara Bersama.

    (3) Pengaturan penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
    baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan
    melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk
    penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

    Pasal 5
    (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara sebagai bentuk
    bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup
    untuk penanaman modal asing.

    (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang
    bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
    (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau
    kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

    (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang Menaranya dikelola pihak ketiga
    harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai
    Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana yang
    dimaksud pada ayat (2).

    (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan Menaranya dilakukan
    oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi
    kriteria Kontraktor Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

    Pasal 6
    Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk
    menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang
    menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:
    a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
    penggunaan bersama;
    b. ketinggian Menara;
    c. struktur Menara;
    d. rangka struktur Menara;
    e. pondasi Menara; dan
    f. kekuatan angin.

    Pasal 7
    (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum
    yang jelas.

    (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
    dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
    a. pentanahan (grounding);
    b. penangkal petir;
    c. catu daya;
    d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
    e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).

    (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    antara lain:
    a. nama pemilik Menara;
    b. lokasi Menara;
    c. tinggi Menara;
    d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
    e. Kontraktor Menara; dan
    f. beban maksimum Menara.


    BAB III
    KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

    Pasal 8
    Izin Mendirikan Menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan
    perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

    Pasal 9
    Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kawasan
    yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
    a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
    b. kawasan pengawasan militer;
    c. kawasan cagar budaya;
    d. kawasan pariwisata; atau
    e. kawasan hutan lindung.


    BAB IV
    PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

    Pasal 10
    Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara,
    atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan
    yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain
    untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan
    teknis Menara.

    Pasal 11
    Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan
    Menara Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
    a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
    b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
    c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis
    perangkat yang digunakan; dan
    d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

    Pasal 12
    (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi
    dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

    (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara
    Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling
    berkoordinasi.

    (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang
    menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang
    memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur
    Jenderal untuk melakukan mediasi.


    BAB V
    PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

    Pasal 13
    (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara
    dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang
    larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

    (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara
    dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas
    Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.

    (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara,
    dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan
    mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan
    permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan
    dan kemampuan.

    Pasal 14
    (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar
    Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar
    Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan
    dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal.

    (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana
    yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus
    dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau
    Pengelola Menara.

    Pasal 15
    Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan
    praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya.


    BAB VI
    BIAYA

    Pasal 16
    (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara,
    dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara
    Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan
    Menaranya.

    (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau
    Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar
    berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan
    keuntungan.


    BAB VII
    PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

    Pasal 17
    Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan
    oleh Direktur Jenderal.


    BAB VIII
    PENGECUALIAN

    Pasal 18
    Ketentuan penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan ini
    tidak berlaku untuk :
    a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
    b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan
    layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara
    ekonomis.

    Pasal 19
    Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah
    sebagaimana dalam pasal 18 butir (b) maka kepadanya tidak diharuskan
    membangun Menara Bersama.


    BAB IX
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 20
    (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki
    Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menaranya sebelum
    peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
    dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku .

    (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki
    Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum
    peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
    dalam peraturan ini.


    BAB X
    SANKSI

    Pasal 21
    Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif
    berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan
    peraturan perundangan-undangan.


    BAB XI
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 22
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


    Ditetapkan di : JAKARTA
    Pada Tanggal : 17 Maret 2008
    __________________________
    MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

    MOHAMMAD NUH



    Copied fr:

  2. The Following User Says Thank You to xodoxs For This Useful Post:


  3. #32
    Status
    Offline
    dgreenmania's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    Jul 2007
    Posts
    16
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    1 (100%)
    Kalau Dibaca sama orang Awam.. Kata2xnya membingungkan.. karna di pasal tertentu dikatakan Free di pasal berikutnya dikatakan bayar.. yang mana yang bener nee... huehuehue...

  4. #33
    Status
    Offline
    kuro182's Avatar
    Newbie
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    45
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    10
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    pemerintah jg butuh pemasukan dari pengusaha, wajar kalo pengusaha susah nyicil pesawat pribadi karena pajaknya yang melangit Click here to enlarge, wajar barang baru biasanya pajaknya tinggi karena investasinya gede, kalo barang jadul biasanya mulai punah pemakaiannya dikarenakan lambat dan sebagainya, kalo nd sanggup bayar lisense terpaksa garuk2 kepala saja ato solusi terakhir tarik dark fiber, jamin tuh investnya dan pasti bakalan berurusan dengan pemda..
    Last edited by kuro182; 01-08-2010 at 19:56.

  5. #34
    Status
    Offline
    imam_te's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    May 2008
    Posts
    15
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    Mantaf Bos, perlu dipelajari dan dipatuhi baiar frekuensi gak Keruh-keruh amat Click here to enlarge

  6. #35
    Status
    Offline
    fredy_Doank's Avatar
    Newbie
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    indramayu
    Posts
    40
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    ada pepatah: Peraturan untuk di langgar, jika tidak di langgar, peraturan tidak akan berjalan...
    jika tidak ada pelanggar, akan kerja apa balmon???
    Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge
    kita sebagai konsumen produk, serahkan aja deh pada produsen alat...
    buat apa mereka jual barang kalo itu melanggar peraturan???
    Click here to enlargeClick here to enlarge

  7. #36
    Status
    Offline
    langsakers's Avatar
    Newbie
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Layer 2 Data Link
    Posts
    21
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    baru tau kalo frekuensi banyak bgt lisensinya.....Click here to enlarge

  8. #37
    Status
    Offline
    kmet's Avatar
    Member
    Join Date
    Dec 2009
    Location
    mataram
    Posts
    227
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    setubuh dengan fredy Click here to enlarge
    serahkan saja sama penjualnya klo kita di sweping klo dak ada sertifikasi katakan saja knp mereka jual ntar mreka berurusan sama produsen and petugas bea cukai toh bea cukai juga bertanggung jawab Click here to enlarge heheheeeee

  9. #38
    Status
    Offline
    mailpaps's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    Feb 2011
    Posts
    6
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    nice share kang xeon,, exis euyy,, ada di forum mana mana Click here to enlarge Click here to enlargeClick here to enlarge

  10. #39
    Status
    Offline
    harisoke's Avatar
    Member
    Join Date
    Jul 2010
    Posts
    126
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    mantap banget buat nambah pengetahuan...
    thx infonya gan.. Click here to enlarge

  11. #40
    Status
    Offline
    vgate's Avatar
    Forum Guru
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    2,624
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    11 (100%)
    lebih mirip regulasi untuk self supporting tower yang banyak dipake operator seluler...daripada tower orari...

  12. #41
    Status
    Offline
    all21's Avatar
    Member
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    283
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    kayaknya untuk bangun tower mesti ijin ke kominfo atau pejabat berwenang yaaaak.... nah kalo towernya punya pemda gimana???

  13. #42
    Status
    Offline
    mbahpace's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    7
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    Click here to enlarge Originally Posted by fredy_Doank Click here to enlarge
    ada pepatah: Peraturan untuk di langgar, jika tidak di langgar, peraturan tidak akan berjalan...
    jika tidak ada pelanggar, akan kerja apa balmon???
    Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge
    kita sebagai konsumen produk, serahkan aja deh pada produsen alat...
    buat apa mereka jual barang kalo itu melanggar peraturan???
    Click here to enlargeClick here to enlarge


    wah pepatah inilah yang membuat carut marut penggunanan frekuensi di indonesia. karena masing pengguna ingin melanggar dg menaikkan power seenaknyaClick here to enlarge

  14. #43
    Status
    Offline
    m_one's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    Aug 2007
    Posts
    10
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    kalau frekuensi 5180-5699 itu masuk kategori ketentuan yang mana ?

  15. #44
    Status
    Offline
    listerine's Avatar
    Baru Gabung
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    8
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    Click here to enlarge Originally Posted by m_one Click here to enlarge
    kalau frekuensi 5180-5699 itu masuk kategori ketentuan yang mana ?
    sepertinya itu kategori yang mbayar BHP deh brow.. Click here to enlarge

    ---/

    btw, thanks info lengkapnya di thread ini. bisa jadi pegangan untuk maenan wireless..

  16. #45
    Status
    Offline
    diwa's Avatar
    Calon Member
    Join Date
    Dec 2007
    Posts
    74
    Reviews
    Read 0 Reviews
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Feedback Score
    0
    UU No 36 Th 1999 tentang telekomunikasi

    Pasal 7
    (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
    a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
    b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi
    c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus

    (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
    b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
    c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
    d. peran serta masyarakat.

    Pasal 8
    (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi
    sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh
    badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku, yaitu :
    a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
    b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    c. badan usaha swasta; atau
    d. koperasi.

    (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
    huruf c dapat dilakukan oleh :
    a. perseorangan
    b. instansi pemerintah;
    c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa
    telekomunikasi.

    (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 9
    (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
    dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

    (2) Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam
    menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan
    telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
    (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat
    menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
    a. keperluan sendiri;
    b. keperluan pertahanan keamanan negara;
    c. keperluan penyiaran.

    (4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
    terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
    a. perseorangan;
    b. instansi pemerintah;
    c. dinas khusus;
    d. badan hukum.

    (5) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Bagian Ketiga
    Larangan Praktek Monopoli

    Pasal 10
    (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat
    mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara
    penyelenggara telekomunikasi.
    (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.

    Bagian Keempat
    Perizinan

    Pasal 11
    (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat
    diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
    (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
    a. tata cara yang sederhana;
    b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
    c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.


    (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB VII
    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 47
    Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp
    600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

    Yang saya mau tanyakan apakah kegiatan Point to point antar gedung termasuk kegiatan dalam pasal 7 ???
    jika iya berarti harus menggunakan ijin dari menteri pasal 11 kalau tidak maka akan di jerat pasal 47

    jadi menyelenggarakan hotspot, transfer data antar gedung untuk keperluan pribadi pun juga harus ijin menteri,
    jika peraturan ini tidak di perjelas klasifikasi telekomunikasi apa saja yg membutuhkan ijin bisa ada kasus seperti ipad

    bagaimana tanggapan teman teman karena mungkin ini celah yang biasa di gunakan oknum yang katanya penegak hukum untuk memperkarakan kita
    di dalam perijinan ada PP (peraturan pemerintah) tapi saya googling kok gak dapet dapet
    Last edited by diwa; 25-10-2011 at 23:14.

 

 
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)

Similar Threads

  1. Pengertian db pada radio Wireless ?
    By spymedan in forum Wireless Networking
    Replies: 10
    Last Post: 19-09-2009, 13:48
  2. (ask)...cara ngelock frekuensi pada bridging
    By iben_aje in forum Wireless Networking
    Replies: 6
    Last Post: 23-12-2008, 15:27
  3. [ASK] Masalah pada radio mikrotik RB532
    By taufik in forum Wireless Networking
    Replies: 11
    Last Post: 21-11-2007, 06:37
  4. sweeping frekuensi nih..
    By ponywaterhouse in forum Wireless Networking
    Replies: 5
    Last Post: 06-09-2007, 14:41

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •